Divestasi Saham Vale Dinilai Mahal, Ini Kata Menteri Bahlil

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, negosiasi terkait nilai valuasi saham Vale Indonesia masih dalam proses. Menurut Bahlil, harga 14 persen yang bakal diakusisi oleh Pemerintah Indonesia melalui Holding BUMN Tambang atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) dinilai masih terlalu mahal dan perlu ditekan. Namun, dirinya tidak membeberkan secara detail angka yang dimaksud.

"Tapi kita tidak mau Vale juga memberikan nilai yang mahal dalam rangka divestasi itu," ungkap Bahlil dalam acara diskusi yang berlangsung di Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (11/12/2023). "Jadi sekarang lagi terjadi negosiasi angka antara BUMN dan Vale," sambungnya. Bahlil kembali mengatakan, diharapkan nantinya angka kesepakatan dapat semakin menciut, dan menguntungkan pihak Indonesia.

Nasib Dodi Pengendara yang Diancam Bripka Edi Purwanto, Trauma dan Ogah Mediasi di Kantor Polisi Bripka Edi Purwanto Kena Batunya, Kini Minta Maaf dan Tersangka Usai Ditangkap Propam Polda Sumsel Kapolda Sumsel tak Pandang Bulu Usut Kasus Polisi Ancam Pengemudi, Bripka Edi Terancam Dipecat

Bripka Edi Purwanto Ditahan Imbas Ancam Warga di Palembang, Keluarga Datangi Korban Minta Maaf Siaran TV Indosiar! Jadwal Liga 1 Persebaya vs PSIS Semarang Jam 15.00 WIB Lanjutan Laga Tunda BREAKING NEWS: Anies Baswedan Diadukan ke Bareskrim Polri Buntut Gunakan Akronim %27Amin%27

Diketahui, beberapa waktu lalu Pemerintah akhirnya sukses menyepakati komitmen untuk mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia. Dengan demikian, nantinya total saham Vale Indonesia yang dikuasai MIND ID sebanyak 34 persen. Adapun, pelepasan sebagian saham Vale Indonesia ke MIND ID merupakan salah satu bagian dari syarat perpanjangan Kontrak Karya.

Aturan ini telah tertuang pada Pasal 147 PP 96 tahun 2021. Dalam beleid tersebut dijelaskan, pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib menawarkan divestasi saham secara langsung kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pemerintah Pusat melalui Menteri dapat secara bersama sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau BUMD mengkoordinasikan untuk menyatakan minat penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.

Apabila permohonan perpanjangan Kontrak Karya PT Vale Indonesia disetujui oleh Pemerintah, maka PT Vale Indonesia wajib mendivestasikan sahamnya sebesar (minimal) 11 persen guna memenuhi persentase kewajiban sesuai dengan Pasal 147 PP 96/2021. "(Soal negosiasi) itu win win lah angkanya. Lebih menguntungkan negara kan jauh lebih baik," papar Bahlil. "Jangan juga Vale merasa barang itu milik dia, itu punya negara. Cuma kan negara memberikan konsesi kepada dia, dan karena itu harganya jangan mau maunya dia juga," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah terus mengupayakan dan terus mendorong 14 persen saham PT Vale Indonesia agar dapat dilepas dengan harga yang murah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, negosiasi perihal valuasi harga ini dapat rampung alias menemui titik terang dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. "(Dengan adanya) penandatanganan di Amerika, Head of Agreement dengan Vale bahwa MIND ID akan naik sahamnya menjadi 34 persen artinya pemegang saham terbesar di Vale," papar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, (4/12/2023).

"Tapi tentu kami tetap berusaha untuk menegosiasi daripada price atau valuasinya. Mudah mudahan 1 2 bulan dapat terselesaikan," sambungnya. Kementerian BUMN menyebut harga 14 persen saham yang dilepas PT Vale Indonesia kepada Pemerintah dinilai masih terlalu mahal. Meski demikian, Kementerian BUMN memastikan bahwa anggaran MIND ID saat ini cukup untuk membeli saham di Vale Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *